Jasa Outsourcing Indonesia DINAMIKA MITRA HURESINDO Mitra Profesional Bisnis Anda
Home > Artikel
  • 46 Perusahaan Jakarta Diizinkan Abaikan UMP

     

    KAMIS, 10 JANUARI 2013 - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, Hadi Broto, mengatakan terdapat 46 perusahaan di Jakarta yang disetujui untuk menangguhkan pelaksanaan UMP 2013. Menurutnya, perusahaan yang disetujui itu telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya, mendapat persetujuan serikat pekerja dan menunjukkan laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut yang menunjukan keuangan perusahaan merugi.
     
    Sampai saat ini, berkas pengajuan penangguhan UMP 2013 yang diterima Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta mencapai ratusan. Sebelum disetujui, Disnakertrans memeriksa terlebih dulu persyaratan yang dilampirkan perusahaan. Setelah diperiksa, hanya terdapat 46 perusahaan yang disetujui, 27 perusahaan ditolak penangguhannya dan 267 perusahaan tak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
     
    Menanggapi tudingan yang menyebut pemerintah mempermudah penangguhan pelaksanaan UMP ataupun sebaliknya, Hadi menampik tudingan itu. Pasalnya, Disnakertrans telah berupaya untuk melayani proses penangguhan itu dengan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, ketika ada perusahaan yang persyaratannya belum lengkap, Hadi mengatakan Disnakertrans akan menyuratinya. Pada intinya, surat itu mengingatkan agar perusahaan yang bersangkutan segera memenuhi persyaratan yang ada sebelum batas waktu penangguhan UMP berakhir.
     
    Hadi mengingatkan, pengajuan penangguhan UMP ditutup sepuluh hari sebelum UMP dilaksanakan. Mengingat tak sedikit perusahaan yang tak paham peraturan itu, Hadi menyebut berbagai perusahaan tersebut masih melayangkan permohonan penangguhan UMP ke Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, Disnakertrans telah berupaya maksimal untuk menyosialisasikan mekanisme penangguhan UMP ke berbagai perusahaan 60 hari menjelang akhir tahun.
     
    Bahkan mediator dan pengawas ketenagakerjaan di Disnakertrans pun memiliki program kerja rutin untuk memberikan pemahaman aturan tersebut ke berbagai perusahaan. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat masif, Hadi yakin perusahaan dapat dengan mudah mencari tahu bagaimana mekanisme yang harus ditempuh untuk menangguhkan pelaksanaan 
     
    Sayangnya, fakta yang terjadi sebaliknya, hal itu dapat dilihat dari banyaknya berkas penangguhan UMP yang tak memnuhi persyaratan. “Ada yang mengajukan penangguhan hanya melayangkan selembar kertas (surat permohonan penangguhan,-red),” kata dia kepada hukumonline di gedung Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/1).
     
    Menanggapi tudingan yang menyebut pemerintah lamban dalam memproses penangguhan UMP itu, Hadi menyebut hal tersebut disebabkan oleh lambannya perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Tapi, pada intinya Hadi mengatakan Disnakertrans merespon pengajuan penangguhan itu dengan maksimal.
     
    Tak ketinggalan, Hadi mengingatkan serikat pekerja yang berhak diminta persetujuannya oleh perusahaan dalam mengajukan penangguhan adalah serikat pekerja yang tercatat secara resmi di Disnakertrans. Selain itu, Hadi melanjutkan, jika tak ada serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan maka persetujuan penangguhan itu harus mendapat persetujuan dari mayoritas pekerjanya.
     
    Untuk 46 perusahaan yang sudah disetujui, Hadi menandaskan, tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur. Dalam SK itu, berbagai perusahaan yang disetujui akan dicantumkan. Setelah SK tersebut diterbitkan, maka perusahaan yang mendapat persetujuan penangguhan pelaksanaan UMP itu boleh membayar di bawah UMP yang berlaku. Namun, besarannya tak boleh lebih kecil dari KHL yang sudah ditetapkan. Di DKI Jakarta, besaran KHL 2013 berjumlah Rp1.978.789.
     
    Sebelumnya, sebagaimana data yang diperoleh, Sesditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Iskandar Maula, menyebut lebih dari 900 perusahaan di sembilan daerah yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP 2013. Yaitu Banten sebanyak 154 perusahaan, Jawa Barat 294 perusahaan, Jawa Tengah 25 perusahaan, Jawa Timur 89 perusahaan, Yogyakarta 7 perusahaan dan DKI lebih dari 300 perusahaan.
     
    Sebagian besar perusahaan yang mengajukan penangguhan itu bergerak di industri padat karya. “Seperti pabrik garmen, sepatu, mainan,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi IX DPR, Rabu 
     
    Ketua DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Pengupahan, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan pengusaha keberatan dengan tingginya kenaikan UMP di sejumlah wilayah. Menurutnya, penetapan UMP mengacu komponen KHL. Untuk KHL 2013, Hariyadi mengingatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) telah melakukan penelitian di lapangan untuk menentukan jumlah komponen KHL.
     
    Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengingatkan perusahaan yang mendapat persetujuan untuk menangguhkan UMP wajib membayar sesuai KHL. Jika tidak dijalankan, mengacu pasal 90 jo 185 UU Ketenagakerjaan, terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengusaha yang bersangkutan. Menurutnya, pengawas ketenagakerjaan harus mengawal pelaksanaan penanggguhan UMP tersebut. “Mengawasi dengan ketat,” tegasnya kepada hukumonline lewat pesan singkat, Kamis (10/1).
     
    Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Progresip, Sultoni, mengatakan untuk memenuhi salah satu syarat penangguhan UMP, tak jarang pengusaha melakukan cara-cara yang dinilai melanggar hukum. Misalnya, melakukan intimidasi kepada anggota serikat pekerja agar menyetujui penangguhan pelaksanaan UMP. Ironisnya, perusahaan yang melakukan itu modalnya dimiliki oleh asing, salah satunya Korea Selatan.
     
    Dari pengaduan anggota Federasi Progresip, Sultoni mengatakan hal tersebut terjadi di sejumlah kawasan industri seperti di Jakarta Utara dan Bekasi. Upah yang ditawarkan kepada pekerja pun nilainya lebih rendah dari KHL 2013. Selain intimidasi, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak pun menimpa para pekerja khususnya pengurus serikat pekerja.
     
    Saat ini, Sultoni menyebut terdapat 15 anggota Federasi Progresip yang di-PHK sepihak karena menolak menyetujui penangguhan pelaksanaan UMP 2013 yang diajukan pengusaha. “Sekarang kita advokasi,” tukasnya kepada hukumonline usai jumpa pers di gedung LBH Jakarta, Kamis (10/1).
     
    Bagi Sultoni, serikat pekerja berharap agar pengusaha memenuhi persyaratan untuk pengajuan penangguhan pelaksanaan UMP dengan cara-cara yang humanis. Misalnya, mengajak serikat pekerja atau pekerja yang berada di perusahaannya dengan posisi setara untuk berdialog, tidak mengintimidasi dan secara transparan membuktikan keuangan perusahaan. Sayangnya, serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Progresip belum pernah diajak oleh pengusaha yang bersangkutan untuk berdialog membahas penangguhan pelaksanaan UMP 2013. “Belum ada perusahaan yang menggunakan cara dialogis,” tuturnya.
     
    Sumber: http://www.hukumonline.com
     
     

     

     

SHARE

GALERI
VIDEO